Ketua Rombongan Tambang Ilegal Ditetapkan Sebagai Tersangka Atas Meninggalnya 10 Orang Pekerja

0
5

Kobar News, Pangkalan Bun – Polres wilayah hukum Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) mengamankan satu orang tersangka, atas kasus tindak pidana illegal mining atau tambang emas ilegal di Sungai Seribu, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, hal itu itu diutarakan pada saat press release di Aula Satya Haprabu, Sabtu (21/11/2020).

Acara press release yang diadakan itu berjudul pengungkapan kasus tindak pidana, yang mana dikronologi sebelumnya bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020 telah terjadi kecelakaan bencana longsor yang mengakibatkan 10 orang pekerja meninggal dunia karena tenggelam di dalam lubang galian tambang.

Kapolres Kobar, AKBP Devy Firmansyah melalui Wakapolres, Kompol Boni Ariefianto pada saat press release mengatakan kepada awak media yang hadir bahwa, Polres Kobar telah menetapkan tersangka ketua rombongan yang berinisial H (28) warga asal Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

“Penangkapan pelaku ketua rombongan pertambangan tanpa izin ini berdasarkan laporan dari anggota kami yang bertugas di Polsek Aruta, dan tersangka bertugas mengatur seluruh kegiatan yang ada di lubang galian tambang dan mengelola kebutuhan para pekerja atau buruh tambang, dengan hasil komoditas mineral logam berupa emas,” ujar Waka Polres Kobar, Kompol Boni Ariefianto.

Menurutnya, dari musibah longsor tersebut, yang berjumlah 10 korban itu, masih ada 7 korban yang belum ditemukan, yaitu Tatan, Harom, Reza, Susan, Bayu, Dian, Wakdir, dan yang sudah ditemukan 3 orang yaitu Yudha, Nur Hidayat dan Rana.

Tambahnya, tersangka ini juga yang mencari para pekerja atau buruh untuk bekerja di tambang emas. Ketua rombongan itu memiliki jumlah pekerja atau buruh sebanyak 23 orang dengan tugas masing-masing diatur olehnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, satu karung berisi material batu diduga mengandung emas dan 1 unit mesin alat bor.

Akibat dari perbuatannya tersangka dijerat Pasal yang disangkakan pasal 158 Jo pasal 35 undang-undang RI Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100 Miliar. (Firman/One)

TINGGALKAN KOMENTAR