Dugaan Skandal Mega Korupsi Juga Mengarah Pada Pengalokasian Alat Pelindung Diri

0
831
Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (LBH PP-GPI) Menggelar Konferensi Pers, guna menguak dugaan skandal mega korupsi yang juga mengarah pada pengalokasian Alat Pelindung Diri (APD) di Jalan Menteng Raya 58, Kamis (11/06).

Kobar News, Jakarta – Konferensi pers diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (LBH PP-GPI) guna menguak dugaan skandal mega korupsi yang juga mengarah pada pengalokasian Alat Pelindung Diri (APD) di Jalan Menteng Raya 58, Kamis (11/06).

APD yang di import pemerintah dari China tidak ada transparansi yang jelas berapa nilainya dari jumlah besaran Rp. 75.000.000.000.000,- dari total besaran dana Covid-19 yang telah terbagi-bagi. Faktanya, kendati telah teralokasi namun pihak rumah sakit sampai saat ini menyatakan masih membeli dan mengeluhkan karena kesusahan dalam mencari dan mendapatkan APD.

Bahkan pihak rumah sakit lebih banyak mendapatkan bantuan alat tersebut dari donator non pemerintah untuk penanganan pasien. Anehnya lagi, APD yang di import oleh pemerintah dari China itu, tidak dibagi-bagikan kepada masyarakat ataupun rumah sakit yang seharusnya mendapatkan.

Akan tetapi berdasarkan pengakuan dari beberapa rs, mereka harus membeli Alat Pelindung Diri tersebut, lantas kemana larinya uang Negara yang telah dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000.000.000,- untuk pengadaan APD tersebut?

Menurut Direktur LBH PP GPI, Chairul Amin bahwa dugaan skandal konspirasi dalam peningkatan jumlah positif Covid-19 yang tidak rasional, hal ini terlihat pada rasio jumlah daya tampung 132 rumah sakit rujukan.

“Dalam berbagai kesempatan, pemerintah melalui juru bicaranya selalu menyampaikan bahwa terjadi peningkatan positif Covid-19, pada Tanggal 10 Juni 2020 jumlah positif 34.361 orang. Angka ini, apabila dibagi dengan penyebarannya disetiap rumah sakit rujukan, maka setiap rumah sakit rujukan menampung sekitar 261 orang pasien yang positif,” ujar Direktur LBH PP-GPI.

Hal ini sangatlah tidak dapat dicerna dan diterima oleh akal sehat, sebab tidak ada rumah sakit di daerah yang menampung pasien sebanyak itu, terkecuali wisma atlet yang disulap menjadi rumah sakit rujukan.

Terkait dengan penggunaan dan pengalokasian dana stimulus pada kementerian kesehatan guna menangani pandemi ini, pada tahap pertama sebesar Rp, 10.300.000.000.000, dan tahap kedua Rp 22.500.000.000.000, hingga sampai saat ini tidak jelas peruntukannya, dan tidak disampaikan pada publik sasaran penggunaan dana tersebut.

Seraya menambahkan Wakil Direktur LBH PP-GPI, Muhammad Dedy Umasugi Mengatakan bahwa ini semua diduga ada teka-teki besar yang ditutup-tutupi dalam kasus Covid-19.

“Kami menduga kuat ada teka-teki besar serta ada ditutup-tutupi dalam kasus ini, dan anggaran keseluruhan yang mencapai Rp 405,1 Triliun tersebut. Untuk itu, kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Kejaksaan, untuk segera melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap kasus ini. Segera tangkap, seret, dan adili serta hukum mati siapapun yang mengambil keuntungan dalam persoalan ini. Baik itu presiden, Menteri, Kepala Daerah ataupun yang lain,” tambah Dedy.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) harus segera membuat pansus terhadap dugaaan skandal mega korupsi ini, jika terbukti President terlibat, maka MPR RI secara konstitusional harus segera menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Presiden secara konstitusional. (Firman/One)

TINGGALKAN KOMENTAR