Pembahasan RUU Cipta Kerja, Mukhtarudin Akan Memperjuangkan Pelaku UMKM

0
199
Anggota DPR RI Komisi VI, Drs.H.Mukhtarudin saat Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerjanya

Kobar News, Jakarta – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan memberi kemudahan dan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dalam pembahasan Rancangan UU Cipta Kerja tersebut, sedikitnya terdapat empat poin yang dibahas, seperti

Penyederhanaan perizinan basis data tunggal dengan memakai sistem One Single Submission (OSS) dan kemudahan bagi UMKM untuk pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan perizinan tunggal yang berlaku bagi semua kegiatan usaha, seperti perizinan usaha, SNI, sertifikasi jaminan produk halal dan lainnya

Demikian salah satunya yang diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Drs.H.Mukhtarudin kepada kobarnews.com melalui rilisnya, Jum’at (29/05) menyangkut Rancangan UU Cipta Kerja

Terkait permodalan, bagi pelaku UMKM, untuk tidak kuatir, karena ada kemudahan yakni yakni kegiatan UMKM dapat dijadikan jaminan kredit, dengan lembaga pembiayaan berorientasi pada kelayakan usaha dan tidak lagi pada jaminan (collateral).

“RUU juga mengatur insentif/ketersediaan dana alokasi khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM,” ujar politisi Partai Golongan Karya tersebut.

Selanjutnya, RUU Cipta Kerja mengatur kemitraan antara usaha menengah/besar dengan usaha mikro/kecil dalam melakukan bisnis besar melalui pembinaan dan pendampingan.

“Adanya pengecualian upah minimum bagi UMKM, diharapkan akan mendorong kemitraan dan menjadikan UMKM lebih kompetitif,” kata Mukhtarudin.

Keempat, perluasan akses pasar yakni RUU ini akan memberikan perluasan dan kepastian bagi pemasaran produk dan jasa UMKM, antara lain dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di kementerian atau Lembaga, BUMN maupun BUMD.

Dengan demikian, RUU Cipta Kerja diharapkan akan memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap kepentingan pelaku UMKM, agar diperlakukan secara adil dan dipastikan tidak ada kebijakan yang menyulitkan dalam melakukan kegiatan ataupun meningkatkan usahanya.

“Selanjutnya, untuk menindaklanjuti RUU, Kementerian Koperasi dan UKM tentunya diharapkan untuk menyiapkan peraturan pemerintah yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai aturan cipta kerja klaster UMKM dan koperasi agar dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkap Mukhtarudin.

Dengan RUU Cipta Kerja, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM menjadi lebih optimal, sehingga mampu menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia yang lebih baik dan mampu menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. (*/Ant/One)

TINGGALKAN KOMENTAR