Hamdhani : Palangka Raya Tepat Sebagai Ibukota Negara

0
479
H.Hamdhani

Kobar News, Pangkalan Bun – Keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta, ke daerah baru di luar Jawa, mendapat respon positif dari Anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah, H.Hamdhani.

Respon terhadap pemindahan Ibukota negara tersebut disampaikan Hamdhani kepada Kobar News, Selasa (30/04) melalui siaran persnya. Ia berharap ada keputusan lanjutan segera menetapkan Kota Palangka Raya sebagai pilihan Ibu Kota Provinsi Kalteng itu dinilai cocok menggantikan DKI sebagai ibu kota negara.

“Kota Palangka Raya layak menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, kesiapan, dan ketersediaan lahannya memungkinkan. Secara geografis juga berada di tengah-tengah Indonesia, dan dunia, dan dinyatakan aman dari bencana alam,” kata Hamdhani kepada pers, Selasa (30/4/2019), yang memina komentarnya soal keputusan Presiden itu.

Hamdhani menyebutkan Kalimantan Tengah memiliki kelebihan sebagai calon Ibu Kota Negara. Mengutip Peneliti Geologi Kegempaan LIPI Danny Hilman, Kalimantan relatif lebih aman dibandingkan pulau lainnya. Pasalnya, pulau itu terletak lebih jauh dari batas lempeng. Gempa dan tsunami biasanya dekat atau pada batas lempeng atau memang ada sesar (patahan) aktif.

“Data yang ada menunjukkan, Kalimantan jauh dari batas lempeng, tidak ada sesar aktif yang besar,” kata Hamdhani, anggota Komisi VI DPR.

Di luar itu, Hamdhani mengingatkan, wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa sebelumnya pernah digagas Presiden pertama RI Soekarno pada 1957. Bung Karno berencana menjadikan Palangka Raya sebagai Ibu Kota.

“Jadi, sejak awal memang kuat keinginan menjadikan Kota Palangka Raya sebagai ibu kota negara,” kata eks anggota DPD RI itu.

Sasha

Sebelumnya, melalui rapat kabinet terbatas, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019), Presiden memutuskan memindahkan Ibu Kota RI ke luar Jawa. Jokowi tak menyebutkan persisnya ke daerah mana. Yang jelas sebelumnya ada tiga opsi alternatif sebagai acuan, yang disodorkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas kepada Presiden Jokowi.

Kepada pers, usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019) itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan tiga opsi itu.
Pertama, tetap di Jakarta namun kawasan Monas dan Istana dibuat distrik khusus pemerintah. Kedua, memilih daerah di dekat Jakarta, seperti Jonggol atau Maja di Banten. Ketiga, pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Lalu, ternyata Presiden memilih alternatif ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Jawa.

Berikutnya, kata Bambang, putusan presiden itu akan ditindaklanjuti melalui rapat-rapat lebih spesifik dan detail. Karena menyangkut membangun kota baru, harus ada konsep masterplan kota. Dalam rapat tidak dibahas daerah mana ibu kota baru itu. Yang jelas, disadari biayanya tidak sedikit. (Rilis/One)

IMG-20190321-WA0017

TINGGALKAN KOMENTAR