Anggota Dewan Ini Minta Kabupaten Miliki WPR, Apa Alasannya?

0
235
Anggota DPRD Kalteng HM Asera

Kobar News, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng, HM Asera berharap agar seluruh Kabupaten memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pasalnya, hal ini bertujuan agar masyarakat yang bekerja sebagai penambang Sumber Daya Alam (SDA) tidak melanggar hukum.

“Pihak Pemerintah jangan sampai mempersulit perizinan WPR. WPR merupakan pekerjaan yang sah dan sudah diatur oleh perundang-undangan, kemudian yang kedua, menghindari masyarakat untuk tidak melanggar hukum, yang ketiga seluruh Kabupaten wajib memiliki kawasan WPR, hal ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi menambang dimana-mana, dalam arti menambang liar akan berdampak pada kerusakan lingkungan,” Ucap Asera kepada Kobar News, di Gedung Komisi DPRD Kalteng, Rabu (23/01).

Asera juga berharap melalui Dinas/instansi terkait yaitu Dinas Pertambangan, Dinas lingkungan Hidup (DLH) dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pencegahan secara maksimal terhadap kegiatan masyarakat menambang secara liar.

“Apabila pihak pemerintah melalui Dinas terkait tidak bisa secara maksimal dalam hal pencegahan dan pengawasan terhadap penambangan liar, kita memaklumi hal tersebut, karena masyarakat melakukan penambangan liar dengan cara berpindah-pindah. Sehingga kami selaku DPRD menyarankan agar seluruh kabupaten bisa menitik fokuskan penambangan, khusus untuk masyarakat dalam satu wilayah yaitu WPR,” ujar Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Dirinya juga menyampaikan akan melakukan menjadwalkan RDP kembali dengan Dinas/Instansi terkait terkait WPR. Karena sampai saat ini, Provinsi Kalteng sama sekali tidak memiliki WPR. Kita tekankan dalam RDP tersebut, agar seluruh Kabupaten bisa membuka WPR. Memang dulu pernah dirapatkan, namun pembukaan WPR belum bisa dilaksanakan karena usulan dari Kabupaten belum seluruhnya terkumpul. (ta/One)

 

TINGGALKAN KOMENTAR