Wakil Ketua DPRD Sangat Prihatin Empat Anggotanya Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

0
672
Wakil Ketua DPRD Kalteng, Ir.H.Abdul Tazak, saat diwawancarai sejumlah awak media

Kobar News, Palangka Raya – Ditetapkannya empat orang Anggota DPRD Kalimantan Tengah sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait izin pembuangan limbah Sawit ke Danau Sembaluh di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menuai keprihatinan Wakil Ketua DPRD Kalteng, H Abdul Razak.

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Abdul Razak mengatakan sangat prihatin atas ditetapkan Ketua dan Sekertaris serta dua Anggota Komisi B DPRD Kalteng ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Saya sangat prihatin atas kejadian tersebut, namun itulah kenyataan fakta yang harus dihadapi jadi mudah-mudahan yang terkait dalam masalah ini bisa dengan Sabar dan bisa menerima. Selain itu juga meteka bisa tabah menghadapi ini sehingga proses secara hukum di KPK bisa berjalan dengan baik “ungkap Razak saat diwawancarai Kobar News, usai Menghadiri Musda Ormas MKGR, di Palangka Raya, Sabtu (27/10).

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang anggota DPRD Kalimantan Tengah sebagai tersangka. Empat orang itu BM selaku Ketua Komisi B DPRD, PB selaku Sekretaris Komisi B DPRD, A dan ER selaku Anggota Komis B DPRD.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan 7 orang sebagai tersangka” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di kantornya, Sabtu (27/10).

Selain anggota DPRD, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka dari pihak swasta yakni ESS selaku Direktur PT Binasawit Abadi Pratama atau Wakil Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resource and Technology, WAA selaku CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara, dan TD selaku Manajer Hukum PT BAP. PT BAP merupakan salah satu anak usaha PT SMART.

Kasus ini terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (26/10). KPK menangkap 14 orang dalam OTT tersebut, namun hanya 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ta/One)

FB_IMG_1535879238052 Gamma

TINGGALKAN KOMENTAR