Rakornas GTPP-TPPO untuk Sinergitas antara Semua Pihak, Siapa Saja?

0
82
Menteri PPPA RI Yohana s Yambise saat memukul Katambung saat pembukaan Rakor GTPP-TPPO di Palangka Raya

IMG-20181006-WA0146

Kobar News, Palangka Raya – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) Tahun 2018 yang diselenggarakan di Swissbel Hotel Danum Palangka Raya, Kamis (11/10).

Kegiatan yang mengusung tema Bekerja bersama dalam harmoni untuk sinergitas upaya PP-TPPO dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail, Wakil Ketua DPRD Kalteng H Abdul Razak, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ibu Yohana Susana Yembise, Perwakilan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Assisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Wagiran, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemnterian PPPA RI Vennetia R Danes, Pejabat Eselon I dan II Kementerian PPPA RI, Jajaran Forkompinda Kalteng, Anggota GTPP-TPPO) Pusat dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Iklan HUT TNI

Ketua Panitia GTPP-TPPO Pusat, Vennetia R Danes menyampaikan melalui pelaksanaan Rakornas PP-TPPO diharapkan dapat diketahui kinerja Gugus Tugas PP-TPPO Pusat, Propinsi, dan Kab/Kota dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Selain itu, diharapkan dapat mensinergiskan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara nasional.

“Melalui pelaksanaan Rakortek PHP diharapkan dapat memperkuat koordinasi, komunikasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya Perlindungan Hak Perempuan baik di pusat dan daerah. Meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan. Meningkatkan standarisasi dan kualitas Perlindungan Hak Perempuan,”ungkapnya saat melaporkan kegiatan tersebut.

Wagub Kalteng Habib Said Ismail mengatakan pemerintah provinsi kalteng bertekad akan menjadikan kalteng menjadi provinsi yang berkah bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Denfan dikeluarkannya SK tentang GTPP-TPPO Kalteng agar mendorong para bupati/walikota untuk giat mengembang daerahnya untuk menjadi kabupaten dan kota layak anak,”tegasnya.

Sedangkan, Menteri PPPA RI, Yohana Susana Yambise mengatakan untuk pencegahan TPPO, diperlukan upaya sinergis para pihak terkait, mulai dari lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah di pusat dan daerah. Sinergitas kebijakan, program dan kegiatan di semua lini yang memiliki daya ungkit tinggi tersebut diperlukan untuk menghapuskan faktor penyebab TPPO yang sangat kompleks.

“Disaat terjadi korban TPPO, penanganannya tidak dapat diserahkan hanya pada satu pihak saja, diperlukan kolaborasi, koordinasi, dan aksi bersama untuk dapat melindungi/memberikan hak-hak korban dan saksi, serta penegakan hukum bagi pelaku,”pungkasnya.

Harapannya ada penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk penajaman program dan kegiatan terkait perlindungan hak perempuan secara holistik (termasuk PP-TPPO), serta peningkatan kapasitas dan peran para pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan hak perempuan mulai dari pencegahan, penanganan/pelayanan, penegakan hukum, dan pemberdayaan. (ta/One).

 

TINGGALKAN KOMENTAR