Pemuda dan Masyarakat Mendorong Penyelesaian Tata Batas Di Kalteng

0
159
Foto : Foto Bersama usai kegiatan Diskusi bersama Tunas Borneo

Kobar News, Palangka Raya – Masih belum selesainya tata batas di Kalimantan Tengah baik itu antar Desa, Kabupaten dan antar provinsi diwilayah Kalimantan Tengah yang pasti akan berdampak pada kehidupa. ekonomi, pendidikan dan sosial.

Oleh karena itu, Tuna Borneo berinisiasi untuk menyelenggarakan diskusi dengan tema Mendukung Upaya Penyelesaian Tata Batas Wilayah di Kalteng di Aula DPD KNPI Kalteng di Aula KNPi Kalteng, Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya, Rabu (26/9).

Dalam diskusi tersebut menghadirkan Narasumber diantaranya Kisno Hadi, Dosen Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Palangka Raya dan Arifudin Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Direktur Tunas Borneo Aan Nurhasan mengatakan diskusi yang diselenggarakan bertujuan sebagai upaya untuk mendorong pemerintahdalam penyelesaian tata batas di wilayah Kalimantan Tengah.

“Kita percaya bahwa pemerintah tentunya sudah berupaya melakukan penyelesaian terkait dengan tata batas di Kalteng, maka kami dari pemuda dapat memberikan dukungan agar pemerintah dapat dukungan lebih dari pemuda dengan kemampuan yang dimilikinya,”ungkapnya usai kegiatan.

Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Palangka Raya, Koisno Hadi memaparkan Persoalan tata batas menjadi persoalan yang sangat serius sehingga menjadi dapat menjadi penghabat pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Penyelesaian tata batas ini dapat berpengruh terhadap pembangunan, Pendidikan, sosial, infrastruktur dan lain sebagainya.

“Tapal batas Kalsel dan Kalteng adalah yang paling panjang, yaitu Barito Kuala – Kapuas Barito Kuala-Barito Selatan, Tabalong-Barito Timur, dan Hulu Sungai Utara-Barito Selatan. Total panjang kawasannya mencapai 340 Km. Paling panjang tapal batas Tabalong-Barito Timur (192 Km), yang pendek adalah antara Barito Kuala-Barito Selatan (11 Km). Untuk Barito Kuala-Kapuas (106 Km), dan Hulu Sungai Utara-Barito Selatan (41 Km),”ucapnya.

Dirinya menyarankan agakar Upaya ke depan, Kerjasama antar daerah perbatasan perlu dilakukan secara intensif untuk mendorong komitmen kedua daerah menyelesaikan sengketa perbatasan. “Kerjasama perlu juga dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat setempat seperti melalu kehadiran pasar, sekolah dan sarana kesehatan,”saranya.

Sedangkan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palangka Raya, Arifudin mengatakan kita mendorong Pemerintah Kalteng untuk memberikan intruksi menyelesaikan peraoalan tata batas antara kabupaten, Desa dan mendesak Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan tata batas wilayah Kalteng. (ta/One)

Unihealth 2

TINGGALKAN KOMENTAR