Peserta Pemilu 2019 Harus Membuat Pelaporan Dana Kampanye

0
264
Bintek Pengelolaan Dana kampanye Pemilu 2019 dihadiri oleh Ketua, Bendahara dan Operator dana Kampanye, Kamis (13/09) di Hotel Patta Rajasa, jalan Matnor Kelurhan baru Kecamatan arut Selatan.

Kobar News, Pangkalan Bun – Jelang masa kampanye Pemilihan Umum Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019, Kamis (13/09) di Ballroom Hotel Patta Rajasa Pangkalan Bun.

Bintek Pelaporan Dana Kampenye ini dihadiri oleh Partai Politik peserta Pemilu 2019, masing-masing dihadiri oleh Ketua, Bendahara dan Operator Dana kampanye, dengan nara sumber dari Komisioner KPU Kobar, Komisioner KPU Provinsi Kalteng dan disaksikan Bawaslu Kobar.

FB_IMG_1535879238052

Ketua KPU Kobar, Chaidir mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka pemahaman terkait peraturan KPU, Pedoman tekhnis penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan Pelaporan Dana Kampanye kepada partai politik/Tim Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasasrkan PKPU No.24 dan 29, bahwa dana kampanye harus jelas didapat dari mana, kemudian dipergunakan untuk apa.

“Pengelolaa dana kampanye harus jelas, makanya ada aplikasinya pengelolaan dana kampanye, dan nantinya akan diakses oleh seluruh masyarakat, siapapun bisa melihat pengelolaan dana kampanye peserta pemilu, itu tujuannya,” ujar Chaidir kepada Kobar News, disaat istirahat bintek.

Gamma

Menurut Chaidir, pengelolaan dana kampanye itu tidak hanya untuk partai politik saja tapi juga para caleg, termasuk calon DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, jadi dana kampanye wajib masukan ke rekening khusus dana kampanye dan tidak boleh lagi penyumbang itu memberikan dana dalam bentuk tunai tanpa melalui rekening.

Dijelaskan Chaidir, batasannya jumlah sumabngan itu bermacam-macam, untuk parpol itu sumbangan Rp 2,5 milyar untuk perorangan, tapi kalau badan usaha bisa mencapai Rp 25 milyar, kalau DPD penyumbang perorangan 250 juta, dalam bentuk badan usaha Rp 500 juta, dan kalau untuk anggota DPR/DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota harus masuk dalam rekening parpol. (One)

Unihealth 2 Sopian Alat Vital

 

TINGGALKAN KOMENTAR