Konflika Agraria Harus di Tangani Bersama, Ini Kendalanya?

0
323
Kepala Dinas Perkebunan Rawing Rambang saat diwawancarai Wartawan.

Kobar News, Palangka Raya – Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah selalu membantu penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rawing Rambang kepada wartawan usai menjadi narasumber dalam acara Dialog Publik dan Publikasi kasus yang diselenggarakan oleh Walhi dan Namati di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (6/9).

“Selama ini, jika ada pengaduaan akan ditangani semua. Hanya saja, Disbun tidak akan bergerak sendiri, karena jikav laporan itu menyangkut konflik lahan, maka sejumlah instansi akan dilibatkan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Biro Hukum Setda Kalteng, termasuk Dinas Kehutanan (Dishut),”katanya.

Berdasarkan data Disbun, lanjut Rawing Rambang, konflik perkebunan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Data tahun 2014 ada 76 kasus, 2015 61 kasus, 2016 dan 2017 masing-masing 68 kasus, dan pada tahun ini per Agustus kemarin sebanyak 24 kasus.

“Meski terlihat mengalami penurunan, namun Disbun sendiri terus berupaya mengatasi konflik yang terjadi supaya tidak berlarut-larut. Demikian juga kalau itu di kabupaten, maka sudah tentu akan dilibatkan pemerintah setempat. Petani atau masyarakat yang terlibat konflik juga diundang, karena soal penyelesaian konflik ini harus melibatkan semua pihak,” jelasnya.

Banyak kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik. Dia menambahkan Masalah yang sering terjadi, di mana masyarakat sering tidak punya alat bukti, khususnya titik koordinat lahan yang disengketakan dengan perusahaan perkebunan. “Dan biasanya, kejadian konflik ini dilaporkan setelah lima sampai enam tahun, dan lahannya sudah ditanam sawit. Ini yang terkadang menyulitkan,” ujarnya

Selain itu, masalah yang terjadi yakni munculnya tuntutan dari keluarga pemilik lahan. Ia mengatakan, perusahaan sudah pasti memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya masuk areal operasional. “Biasanya perusahaan ini kasih ganti rugi, tapi muncullah tuntutan, entah itu dari anaknya, dari cucunya yang menutut perusahaan. Nah ini yang juga bikin repot, disatu sisi perusahaan mengaku sudah ganti rugi, disisi lain keluarga pemilik lahan menuntut lagi,” pungkasnya.

Jika masyarakat berasalan bahwa perusahaan menggunakan tanda ganti rugi palsu, dirinya menganggap hal tersebut tidak mungkin terjadi. Hal ini mengingat, proses ganti rugi lahan yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat diperkuat dengan kwitansi dan surat-surat penting lainnya. (ta/One).

FB_IMG_1535879238052 Gamma Sopian Alat Vital

TINGGALKAN KOMENTAR