Walhi Kalteng Gelar Dialog Publik dan Diskusi Kasus

0
348

Kobar News, Palangka Raya – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Tengah bersama NAMATI menyelenggarakan Dialog Publik dan Diskusi Kasus dengan tema Mendorong Pemulihan Hak Masyarakat dan Peran Paralegal dalam Konflik Akibat Transformasi lahan skala besar di Kalimantan Tengah di Hotel Luwansa jaan G Obos, Palangka Raya, Kamis (6/9).

Direktur WALHI Kalteng, Dimas N Hartono mengatakan kegiatan tersebut bertujuan sebagai upaya mendorong pemulihan hak dan kepastian atas wilayah kelola masyarakat dalam konflik akibat transformasi lahan skala besar di Kaliamantan Tengah, diantaranya mempublikasikan kasus dan gambaran konflik yang telah ditangani melalui peran paralegal di Kalimantan Tengah. Mendorong peran aktif pemerintah, penegak hukum, dan para pemangku kebijakan untuk menyelesaikan konflik sumberdaya alam akibat transformasi lahan skala besar di Kalimantan Tengah.

“Menggali informasi dan pengetahuan tentang berbagai upaya dan mekanisme yang dapat digunakan untuk penyelesaian konflik sumber daya alam di Kalimantan Tengah dan Menyampaikan testimoni dari paralegal dan komunitas tentang penanganan kasus dan pentingnya pemulihan hak masyarakat yang menghadapi konflik di Kalimantan Tengah,”katanya.

Selain itu, harapan dalam kegiatan tersebut yaitu, terpublikasikannya kasus dan gambaran konflik yang telah ditangani melalui peran paralegal di Kalimantan Tengah. Adanya tanggapan dan komitmen pemerintah, penegak hukum, dan para pemangku kebijakan untuk menyelesaikan konflik sumberdaya alam akibat transformasi lahan skala besar di Kalimantan Tengah .

“Meningkatnya pengetahuan paralegal dan masyarakat tentang berbagai upaya dan mekanisme yang dapat digunakan untuk penyelesaian konflik sumber daya alam di Kalimantan Tengah,”harapnya.

Narasumber dalam acara diskusi tersebut antara lain, Dimas Novian Hartono sebagai Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Tri Kusuma Atmaja dari Paralegal. Cahaya Maria dari Kabid Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman mewakili Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Kalteng. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Rawing Rambang. Dan Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Irhash Ahmady.

Ketua WALHI NASIONAL, Nur Hidayati dalam sambutannya menyampaikan, pada saat ini negara sudah mengakui adanya konflik sehingga kemudian mereka membuat beberapa mekanisme-mekanisme dan pengakuan tentang adanya konflik, adanya masalah ini menjadi penting sehingga ke depan itu bisa kita lakukan supaya bersama-sama untuk benar-benar menyelesaikan konflik yang terjadi.

“Kita tidak ingin melihat adanya kekerasan, kita tidak ini lagi melihat adanya kriminalisasi kepada warga yang sebenarnya berhak penuh atas tanah dan sumber-sumber kehidupan kita,”ucapnya.

Selain itu, pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla itu mencoba di dalam programnya melakukan upaya-upaya konektif yang selalu disampaikan di dalam berbagai kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari proses pembangunan di masa lalu dan upaya pemenuhan hak-hak warga serta komunitas terhadap sumber-sumber kehidupannya yang tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian konflik Agraria.

“Peran negara pada saat ini berada dalam posisi melindungi kepentingan kepentingan modal dan ini yang kemudian telah mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan kriminalisasi bahkan pelanggaran hak asasi manusia,”cetusnya.

Selain itu juga, Tim Percepatan Penanganan Konflik Agraria, Kantor Staff Kepresidenan (KSP), Irhash Ahmady memaparkan Perkembangan Penanganan Konflik Agraria selama Tahun 2017 yang selalu bertambah dari permasalahan masa lalu. (ta/One)

FB_IMG_1535879238052Gamma

TINGGALKAN KOMENTAR